Mediasi Kisruh PT AAS, Oknum Sat Pol PP Sarolangun Usir Wartawan, Tapi Dibantah Wabup

0

SERUSAROLANGUN.COM-Persoalan ganti rugi lahan antara warga Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dengan PT AAS belum kunjung selesai, walau warga sudah berunjuk rasa beberapa kali hingga dilakukannya mediasi oleh Pemkab Sarolangun, Kamis siang  (10/1/2019), di ruang Pola kantor Bupati Sarolangun. Persoalan baru pun muncul, para awak media diusir.

Tepatnya ketika melakukan peliputan pada pukul 13.30 WIB, para awak media diusir oleh oknum petugas Satpol PP Sarolangun.
Para awak media tidak terima dan sangat kecewa karena dihalangi dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Kekecewaan para awak media diungkapkan Husnil Aqili, Ketua DPD IWO Sarolangun dan Arfandi Sarbaini, Ketua Aliansi Jurnalis Harian Bersatu (AJHB) Sarolangun, menurut mereka kebebasan pers dalam peliputan adalah berdasarkan Undang Undang (UU Pers Nomor 40 tahun 1999) dan tidak semestinya ada perlakuan kasar oknum Pol PP dengan cara mengusir wartawan saat peliputan.

“Pada UU Pers itu sudah jelas, soal kemerdekaan pers dalam melakukan peliputan, kenapa kami diusir?”, ucap Husnil.

Tidak puas dengan keadaan, Husnil mencari tahu sumber perintah pengusiran wartawan oleh oknum Pol PP, ternyata informasinya mengejutkan, pengusiran wartawan adalah perintah Kasat Pol PP,
“Tadi saya tanya petugas (oknum Pol PP), siapa yang nyuruh keluar. jawab dia Kasat Pol PP”, tambah Husnil.

Hal senada juga dikatakan Arfandi, menurutnya peliputan dilaksanakan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak berat sebelah. Ia berharap kedepan hal tersebut tidak terjadi.
“Kalau seperti ini kita jadi tertekan, ini sudah melanggar undang-undang”, tukas Arfandi.

Tentang persoalan ini,
Wakil Bupati (Wabup) Sarolangun Hillalatil Badri membantah pengusiran wartawan, Wabup menyebut bahwa mediasi tersebut bersifat terbuka, dan diperbolehkan diliput.

” Ndak ada diusir, cuma memang kondisi ruangan terbatas jadi harus gantian”, kata Wabup saat diwawancarai sejumlah wartawan usai mediasi.

Ditanya apakah ada perintah dari pak Wabup selaku pimpinan mediasi, dia menjawab itu tidak ada dan tidak benar.

” Tidak ada itu, rapat mediasi itu juga terbuka, memang kalau terlalu banyak wartawan, rapat kurang fokus, jadi memang harus gantian’, pungkas Wabup membantah dugaan pengusiran Wartawan. Namun secara kenyataannya para wartawan merasa diusir secara kasar oknum Sat Pol PP, terang saja suasana liputan wartawan menjadi tidak nyaman dan pekerjaan jurnalistik awak media terganggu. (gus)

Loading Facebook Comments ...