Bawaslu Ingatkan Masyarakat Jangan Terjebak Money Politic, PNS Bisa Berhenti dan Dipenjara

0

Mudrika, SH, MH dalam pemaparan materi sosialisasi (Foto:Agus/serusarolangun.com)

SERUSAROLANGUN.COM- Melakukan politik uang (money politic) dalam Pemilu dapat diberi sanksi yang membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparat desa diberhentikan dari pekerjaan dan mendekam dipenjara, sanksi juga berlaku bagi masyarakat umum yang terbukti secara sah melanggar peraturan dan perundangan tentang Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Sarolangun menyampaikan hal ini pada sosialisasi pengawasan Pemilu tahun 2019 bersama tokoh masyarakat, OKP dan organisasi masyarakat se Kabupaten Sarolangun, Minggu (3/3/2019) yang diselenggarakan di Hotel King Sarolangun.

Dalam sosialisasi pengawasan Pemilu ini, Ketua Bawaslu Sarolangun Edi Martono, SE mengajak masyarakat, peserta dan pelaksana Pemilu tidak terjebak dalam melakukan money politic, menurutnya masyarakat wajib mengetahui aturan dan perundangan yang mengatur serta sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan, khususnya dalam hal money politic.

Edi Martono mengajak peserta sosialisasi dan masyarakat menjadi Pemilih cerdas dan tidak terjebak money politic

“Bila terbukti melakukan pelanggaran Pemilu, PNS bisa diberhentikan dan dipidana penjara, begitu pun bila terbukti melakukan money politic”, ucap Edi Martono, “Mari menjadi Pemilih cerdas demi suksesnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”, tambahnya.

Bawaslu memastikan tidak ada pelanggaran yang tidak diproses hingga menindak pelanggaran Pemilu, untuk hal ini Bawaslu meminta peran aktif masyarakat dalam mengawasi setiap proses dan tahapan Pemilu, masyarakat diharapkan melaporkan ke Bawaslu atau ke jenjang Bawaslu yang ada di kecamatan dan desa/kelurahan.

“Bila ada ditemukan pelanggaran Pemilu, silakan tegur dan laporkan kepada kami, bila terbukti melanggar, PNS atau Kades bisa berhenti dan dikenakan sanksi lainnya termasuk sanksi penjara”, sebut Mudrika, SH, MH Pimpinan Bawaslu Sarolangun.

Mudrika mengajak masyarakat memilih Pemimpin dan Wakilnya di Legislatif sasuai hati nurani dan tidak karena imbalan, “Mari memilh sesuai hati nurani, tidak berdasarkan imbalan uang agar Pemimpin dan Wakil rakyat yang terpilih dapat memegang amanah”, ucap Mudrika.

Lanjut Mudrika, tentang perilaku masyarakat yang disinyalir menerima imbalan dalam pemilihan, Ia berharap masyarakat dapat merubah mindset, “Saya berharap masyarakat merubah “mindset” (pola pikir. red) menerima uang dengan alasan sebagai pengganti hasil kerja satu hari”, lanjutnya berharap agar masyarakat jangan terjebak dalam money politic.

Begitu pun mengenai temuan dugaan pelanggaran Pemilu, masyarakat diminta tidak main hakim sendiri, “Masyarakat bila menemukan pelanggaran silakan lapor, jangan bertindak sendiri, hindari melakukan perusakan APS atau APK karena bisa kena pidana pemilu”, urai Mudrika.

Johan Iswadi, SP Pimpinan Bawaslu Sarolangun Divisi Organisasi dan SDM menyebut pengawasan masyarakat diharapkan hingga hari pelaksanaan Pemilihan 17 April 2019, terutama di TPS (tempat pemungutan suara), dimana saat hari pencoblosan rentan terjadi pelanggaran Pemilu.

Pada saat itu Bawaslu hanya menugaskan satu orang pengawas TPS, namun paling berperan, sangat diharapkan peran aktif masyarakat, “Pengawas TPS paling berperan pada hari pemungutan suara di TPS, Bisa menyatakan pemungutan ulang, sekali lagi kami harapkan peran masyarakat dalam mengawasi”, pungkas Johan. (gus)

Loading Facebook Comments ...