Terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Syaihu CS, Laporan Syahrial Gunawan Memenuhi Syarat Formal -Material, Sidang Berlanjut

0

SERUSAROLANGUN.COM-Sidang atas laporan Syahrial Gunawan ke Bawaslu Sarolangun terkait dugaan pelanggaran administrarif Pemilu yang dilakukan oleh H M Syaihu, Hapis dan Jannatul Firdaus (Syaihu CS), yang merupakan anggota DPRD Sarolangun Fraksi PDIP sudah dua kali digelar di Bawaslu Sarolangun.

Pada sidang administtasi pertama beberapa hari lalu, laporan Syahrial Gunawan diterima dan dilanjutkan dengan sidang kedua yang digelar Jum’at (21/12/2018), Bawaslu Sarolangun mengeluarkan putusan pendahuluan Nomor : 022/ADM/BWSL/PEMILU/KAB/XII/2018 bahwa laporan Syahrial Gunawan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun, memenuhi syarat Formal dan Material dan akan dilanjutkan ke Proses sidang pemeriksaan tanggal 26 Desember 2018.

Imformasi yang dihimpun Serusarolangun.com dari Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Syarat Formal laporan Syahrial Gunawan berisi bukti-bukti yang mendukung laporannya, antara lain foto copy surat pengunduran diri HM Syaihu sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, tertanggal 30 Juli 2018 dan Foto copy surat pernyataan HM Syaihu tertanggal 18 September 2018.

Selanjunya Hapis, bukti syarat Formal antara lain foto copy surat pengunduran diri Hapis sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, tertanggal 30 Juli 2018 dan Foto copy surat pernyataan Hapis tertanggal 17 September 2018.

Berikutnya Jannatul Pirdaus, bukti syarat Formal antara lain foto copy surat pengunduran diri Jannatul Firdaus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, tertanggal 08 Juli 2018 dan Foto copy surat pernyataan Jannatul Pirdaus tertanggal 17 September 2018.

Lalu, bukti syarat Formal lainnya yakni foto copy surat keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang peresmian pemberhentian angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa jabatan 2014-2019 serta bukti syarat Formal lainnya.

Pada syarat Materil, salah satu objek pelanggaran yang dilaporkan adalah pada tanggal 13 Desember 2018 diketahui Calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan /atau masih melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang diduga belum mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atau menarik kembali surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.

Diketahui, menurut Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 dan sesuai PKPU nomor 20 tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 poin t tentang persyaratan bakal calon Legislatif : Apabila dicalonkan partai lain, Bakal calon harus mengundurkan diri sebagai angota DPR/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota sebagai anggota DPR/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota.

Dikuatkan pasal 8 ayat 1 angka 8, Mengundurkan diri tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota yang dicalonkan dari partai yang berbeda.

“Ini yang dipermasalahkan Pelapor, sehingga terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan H M Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus,” ucap Mudrika, SH, MH anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun yang bertindak sebagai Ketua Majelis didampingi Edi Martono, SE Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun sebagai anggota majelis.

Ditanya tentang status empat anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dicalonkan partai lain, Edi Martono menjawabnya singkat, “Tuntutan ini jelas berpengaruh kepada empat colon lain yang juga dicalonkan parpol lain”, tukas Edi Martono.

Sidang kedua ini dihadiri Pelapor, sedangkan terlapor tidak satu pun yang hadir hingga putusan pendahuluan dibacakan dan sidang ditutup Ketua Majelis. (gus)

Loading Facebook Comments ...