Dugaan P2DK Mekar Sari Melanggar Juknis dan Indikasi Mark –up Menuai Kritik Masyarakat Sarolangun

0
Foto: Sapi program P2DK Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan tahun 2018 untuk induk sapi, yang diduga menabrak Juknis

SERUSAROLANGUN.COM.- Tentang dana P2DK Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun yang diduga Melanggar Juknis dan Indikasi Mark -up Harga Sapi, menuai berbagi tanggapan dan kritikan beberapa orang masyarakat Sarolangun.

Seperti yang ditulis media ini pada hari sebelumnya, Dalam program P2DK Desa Mekar Sari diduga menabrak Juknis dan terindikasi mark-up harga sapi.

Seharusnya P2DK diaplikasikan dengan Juknis yang telah ditetapkan, agar tujuan program percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan tercapai demi  peningkatan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Hingga berita ini ditulis, persoalan ini menimbulkan komentar dan tanggapan masyarakat Sarolangun, secara positif dan ada yang berbentuk kritikan, berikut ini beberapa diantaranya.

SY,  disamping menanggapi positif, juga memberikan kritikan bahwa menurutnya dalam P2DK tidak adanya koordinasi dinas terkait dalam pengadaan bibit sapi, “DPMD tidak koordinasi dengan dinas terkait, tentang  tata cara pengadaan ternak besar seperti kerbau dan sapi .. lagian pendampingan yang ditunjuk  semisal pendamping desa bukanlah orang teknis peternakan…”, ujar SY, yang merupakan PNS yang pernah mengabdi di Pemerintahan kecamatan di Kabupaten sarolangun.

HP,  seorang anggota dewan mengatakan program P2DK seperti lahan subur aparat desa dan Pendamping, “P2DK memang macam lahan subur bagi aparat desa dan Pendamping, tak salah lagi”, cetusnya.

Komentar dan kritikan lain hingga menjurus ke indikasi korupsi seperti yang diungkapkan HJ,  “Ini memberi peluang desa untuk korupsi dengan memanipulasi data”, ungkap HJ yang juga seorang PNS, menurutnya dalam program ekonomi kerakyatan yang diterima masyarakat juga rentan dengan kecemburuan sosial di tengah masyarakat, “Dalam progran ekonomi kerakyatan ini, Kecemburuan sosial sangat tinggi”, tambah HJ.

Menurut penelusuran Serusarolangun.com,  tanggapan, komentar dan kritikan  tersebut merupakan hal yang positif sebagai kontrol sosial, yang seharusnya pihak terkait dapat mengambil sisi positifnya demi tercapainya program yang memakan milyaran rupiah uang rakyat Sarolangun setiap tahun.  (ag*)

 

Loading Facebook Comments ...